RISALAH PROSES PARTICIPATORY POVERTY ASSESSMENT (PPA) KABUPATEN WONOSOBO
A. Lokakarya Penanggulangan Kemiskinan dan Disain PPA (Kajian Kemiskinan
Bersama Komunitas) (selama 4 (empat) hari)
Tujuan dari Lokakarya ini adalah untuk mengklarifikasi konsep-konsep utama yang berkembang dalam memahami kemiskinan dan beragam pendekatan dalam formulasi strategi penanggulangan kemiskinan. Bagaimana pendekatan baru dapat dikembangkan? Berbagai persoalan ekonomi dan politik dalam kerangka Perencanaan Kebijakan dan Alokasi Anggaran Publik, integrasi SNPK/SDPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah ataupun Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah akan dibahas, sekaligus hal berkait dengan konstruksi teori yang mengikutinya akan dikaji untuk melacak berbagai kemungkinan dalam pencapaian keberhasilan maupun dalam menyusun program/kebijakan penanggulangan kemiskinan. Kesepahaman bersama dan terbangunnya komitmen bersama dari para pihak secara luas, dengan demikian, merupakan fokus hasil dari pelaksanaan Lokakarya pada hari pertama ini.
Lokakarya ini dihadiri Bupati, beberapa pimpinan dan anggota DPRD, perwakilan-perwakilan SKPD, perwakilan sektor (kecamatan, kelurahan/desa), LSM lokal, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan dan tokoh-tokoh masyarakat. Dengan bekal kesepahaman dan komitmen bersama, ”Disain PPA” dilaksanakan untuk memetakan kerangka kerja dan operasionalisasi untuk mengembangkan basis data dan penyusunan SDPK. Tujuan dan hasil yang ingin dicapai/diperoleh adalah:
· Perumusan kerangka konseptual penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo;
· Perumusan tujuan secara spesifik dari pelaksanaan PPA
· Penetapan lokasi PPA (representasi wilayah dan komunitas)
· Perumusan Thema dan Isu PPA
· Pengenalan Alat Bantu (tools) yang dapat digunakan untuk menggali data sesuai dengan thema dan isu PPA
· Pembahasan tentang Persiapan Pelaksanaan PPA (siapa pelaksana PPA, kapasitas apa yang diperlukan, berapa lama waktu yang akan digunakan, logistik, pembagian peran/kontribusi dari para pihak)
· Perumusan lengkap dokumen ”Disain PPA Kabupaten Wonosobo” (yang akan menjadi panduan pelaksanaan PPA)
B. Pelatihan tentang Alat Bantu (Tools) PPA (selama 4 hari).
Pelatihan tentang Alat Bantu PPA ini didasarkan pada dokumen “Desain PPA Kabupaten Wonosobo”. Pelatihan ini hanya diikuti oleh para fasilitator terpilih (terdiri unsur pemerintah, LSM, dll) yang ditetapkan sebelumnya sebagai calon pelaksana lapangan PPA di Wonosobo.
Pelatihan ini difokuskan pada bagaimana mengidentifikasi masalah dan menggali data kemiskinan. Agenda PPA telah ditetapkan dalam Bagian Thema dan Isu Disain PPA, dan pelatihan ini mengenalkan berbagai pilihan dan nantinya menetapkan alat bantu (tools) apa yang digunakan dan kapan waktu yang tepat digunakan dalam menggali jenis data kemiskinan tertentu. Pelatihan ini melalui metode penyampaian di kelas, di luar kelas dengan menggunakan simulasi dan uji coba lapangan untuk internalisasi pemahaman dan cara penggunaan tools pada peserta/fasilitator PPA.
Pelaksanaan: 9-12 Oktober 2006 di Hotel Dewi Wonosobo
Jadwal pelatihan:
| Jam | Senin | Selasa | Rabu | Kamis |
| 9-12 | - Pembukaan | Latihan: Tools PPA | Review Tools PPA | Review anggaran dan penyusunan jadwal pelaksanaan |
| | - Review | Persiapan Workhshop (lapangan) | ||
| | - Perumusan tema dan masalah | |||
| 12-13 | Ishoma | Ishoma | Ishoma | Ishoma |
| 13-16 | Diskusi kelompok: Tema dan masalah kemiskinan | Latihan: Tools PPA | Lapangan: Kelurahan Jaraksari | Melengkapi administrasi dan persiapan check out |
| 16-20 | Istirahat | Istirahat | Istirahat | Check out |
| 20-22 | Latihan : Tool PPA | Latihan: Tools PPA | - Presentasi Hasil Lapangan - Refleksi | |
Pemateri / fasilitator dalam pelatihan yakni :
- Andik Hardiyanto dari SiDAN,
- Agus Affianto dari Fakultas Kehutanan, UGM,
- M. Chehafudin, Arupa,
Senin, 9 Oktober 2006
PPA: instrumen untuk memasukkan perspektif si miskin dalam analisa kemiskinan dan formulasi strategi kebijakan:
- siapa si miskin
- bagaimana mereka melakukan mata pencaharian
- dimana mereka tinggal
- apa penyebeb mereka miskin
- bagaimana untuk lepas dari kemiskinan
Kebijakan publik:
- Tepat sasaran
- manfaat kebutuhan si miskin
- tingkat penerimaan tinggi
- legitimasi kuat
Kriteria:
- tingkat pendidikan
- tingkat kesejahteraan masyarakat
- jumlah penduduk miskin
- kesehatan
- zona agroekonomi
- sektor komunitas
- akses infrastruktur
Andik:
- Pentingnya identifikasi kemiskinan
- Review kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan (BLT, SLT, PKPS BBM, dll)
- Perlunya penggunaan pendekatan PPA
Peserta dibagi menjadi 7 kelompok dan membahas 7 (tujuh) tema:
- Pemahaman mendalam tentang situasi kemiskinan di Wonosobo
- Perspektif Kemiskinan menurut kelompok miskin
- Bagaimana situasi dan kondisi kemiskinan masyarakat di sekitar kawasan hutan
- Kemiskinan karena kesenjangan desa kota
- Pengaruh kemiskinan terhadap kondisi perempuan miskin
- Akses penduduk miskin terhadap pendidikan dasar dan kemiskinan
- Infrastruktur
Presentasi kelompok 1 : Pemahaman mendalam tentang situasi kemiskinan di Wonosobo
| Cakupan | Input |
| 1. Sosial Masyarakat | R. Laila dan Taufik H.: Di Wonosobo banyak penduduk yang memilih untuk menjadikan anaknya pekerja (membantu di kebun) daripada bersekolah. Persepsi bahwa sekolah tidak bisa membuat kaya sudah mengakar. Dibyo Astu Sigit dan Tjondro Rukmono: Meskipun tidak bisa dikatakan miskin, banyak penduduk yang membangun kandang ternak bersatu dengan rumah. Hal ini karena sudah menjadi tradisi dan lebih hemat. Endra Ratmaka: masing-masing daerah memiliki kriteria sendiri dalam menentukan tingkat kemiskinan dan keterbatasan. Tidak bisa disamakan. |
Presentasi kelompok 2 : Perspektif kemiskinan menurut kelompok miskin
| Cakupan | Input |
| Petani : ternak, perikanan, pangan Indikator: 1. ternak yang dipelihara merupakan bagi hasil 2. ternak kecil (volume) 3. dikelola sebagai bagi hasil Petani kawasan hutan Indikator: 1. tidak punya lahan garapan 2. hasil produksi pertanian terbatas 3. tingkat pengetahuan rendah Buruh Indikator: 1. tidak punya lahan pekerjaan 2. pekerjaan musiman 3. tidak ada industri/lahan pekerjaan | Ngadenan dilengkapi Mas Andik : Perspektif bukanlah sisi kemiskinan tetapi cara pandang yang ditekankan (berdasarkan cara pandang dan pengalaman) dari sudut orang miskinnya : mengapa mereka miskin, dampak relasi |
Presentasi kelompok 3 : Bagaimana situasi dan kondisi kemiskinan masyarakat di sekitar kawasan hutan
| Cakupan | Input |
| Informasi lapangan kerja: - kemampuan tuk menyerap - jenis lapangan kerja - kebutuhan minimum - jumlah jiwa dalam keluarga - akses ekonomi dan informasi - tingkat pendidikan - sumber daya alam - bencana alam - pola hidup - mobilitas warga - kesempatan untuk memperoleh dan memanfaatkan lahan hutan - luas kepemilikan lahan - kebijakan yang ada | Yusuf Isnandar (BPS): isu spesifik/eksklusif:akibat pembalakan liar, lahan yang bisa dikerjakan di musim kemarau menyusut. Tadinya sawah dengan pengairan irigasi dan irigasi dari mata air atau dibantu mata air cukup banyak, sekarang sebagian besar sawah di Wonosobo merupakan sawah tadah hujan tadah hujan murni. Akibatnya, penduduk tidak bisa mengerjakan sawah pada musim kemarau dan mencari pekerjaan lain. Didukung fakta dari Dibyo Astu Sigit (KPM) : Mata air menyusut/ mengering mungkin karena kebijakan perhutani untuk menanam pinus sebagai hutan industri (diperkirakan akibat pinus). Hal ini merugikan penduduk secara umum Diskusi peserta fasilitator dipandu Mas Picus: indikator: status kepemilikan lahan (luas lahan pribadi,luas lahan garapan di hutan negara), potret distribusi penggarapan hutan negara (lihat tempatnya ;strategis or not, siapa yang mengolah apakah orang miskin or orang yang punya modal), posisi lahan |
Presentasi kelompok 4 : Kemiskinan karena kesenjangan desa kota
| Cakupan | Input | ||
| Desa | Kota | Desa | Kota |
| 1.info kurang 2.sdm, luas lahan 3.peluang: sda rendah, kurang dikembangkan , diversifikasi rendah 4.sarana infrastruktur kurang 5.tidak diuntungkan dari aspek kebijakan 6.kualitas kelembagaan rendah 7.dampak kerusakan lingkungan | 1.dampak urbanisasi 2.PHK tinggi 3.SDM 4.kepemilikan lahan | 1. mata pencaharian 2. akses informasi 3. sdm 4. pemilikan lahan 5. potensi sda 6. sarana infra struktur 7. peluang 8. kelembagaan masyarakat 9. kebijakan | Dibyo Astu Sigit: sekarang ini sudah tidak ada lagi agregasi desa kota. Sebenarnya akses ekonomi dan informasi di desa sudah cukup maju. Ada banyak masalah lain yang lebih kompleks |
Presentasi kelompok 5 : Pengaruh kemiskinan terhadap kondisi perempuan miskin
| Cakupan | Input |
| 1. Budaya yang masih memprioritaskan laki-laki dalam mendapatkan pendidikan yang layak 2. akses perempuan di bidang pendidikan dan keterampilan terbatas 3. peran perempuan dalam pengambilan keputusan terbatas 4. budaya stereotip di masyarakat tentang peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan 5. beban kerja perempuan lebih banyak | R. Laila: sebagian besar masalah tersebut terjadi karena masih kentalnya budaya paternalistik di Jawa Usul dari Mas Andik: ada metode untuk mengetahui apakah benar-benar ada kesenjangan beban dan jam kerja antara laki-laki dan perempuan yaitu dengan memperhatikan daur kerja/jadwal kerja dan dibedakan antara laki-laki dan perempuan BPS: selama ini indikator kemiskinan tidak dibedakan laki-laki dan perempuan, mnamun dihitung KK sehingga kriterianya pun merupakan kriteria dalam lingkup keluarga. |
Presentasi kelompok 6 : Akses penduduk miskin terhadap pendidikan dasar dan kemiskinan
| Cakupan | Input |
| 1. Memberdayakan tokoh masyarakat dan tokoh agama 2. kesamaan dan keterpaduan lintas sektoral 3. utamanya kesehatan 4. informasi dan motivasi personal 5. kebijakan politik 6. pelaksana kurang optimal 7. kriteria rumah sehat 8. income penduduk 9. jumlah jiwa dalam keluarga | Abu Toha : masalah kebijakan: contoh dana BOS, memang sekolah gak bayar, tapi harus beli buku, seragam sumbangan dll. Masih memberatkan orang tua siswa. Taufik Hariyadi: harus ditegaskan bahwa ada tiga jenis pembelanjaan: operasional, individu, investasi. Yang dibebaskan dengan BOS hanyalah biaya operasional. Sehingga demi kemajuan anak didik sendiri, pembelanjaan yang lain tetap harus dipenuhi oleh wali siswa. Perlu juga kerjasama dengan sektor lain dalam pemberian bea siswa atau perbaikan sarana pendidikan |
Presentasi kelompok 7 : Infrastruktur
| Cakupan | Input |
|
|
Setelah review tema dan masalah, fasilitator menjabarkan metode pengumpulan data yang dapat digunakan:
1. PENGUMPULAN DATA
Observsi
pengamatan
musyawarah desa
wawancara mendalam
tinggal di
FGD (Focus Group Discussion)
Bagaimana untuk memetakan potensi:
2. transek (langkah dasar PRA)-JUST WALK
3. Studi Mendalam, studi kasus
Mas Andik: Materi TEMA DAN TOOLS
TEMA & CAKUPAN MASALAH ---------PERTANYAAN KUNCI
KONSEP/DIAGNOSIS: TOOLS
- Peka gender
- Mata pencaharian yang berkelanjutan----kemampuan seseorang/sekelompok orng untuk mengelola aset dalam menghadapi kecenderungan untuk mempertahankan kehidupannya. Kecenderungan: guncangan ekonomi, perubahan, kalender musim
- Keterisolasian-----apakah terjangkau oleh pelayanan publik, infrastruktur, lokasi
- Hak—ketidakberdayaan-----apakah komunitas dilibatkan/berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, pengaruh-----konsep kuasa dan pengaruh
TOOLS----------KLASIFIKASI KESEJAHTERAAN (DEWASA PEMUDA)
K/M K/M
PLENO
Selasa, 10 Oktober 2006
Tools yang akan digunakan:
- Tools sumber penghidupan
- Tools pola konsumsi
- Kalender harian
- Studi kasus
Tujuan:
- Mengetahui pola hidup
- Mengetahui ragam aktifitas seharian keluarga miskin
- Mengetahui informasi yang mendalam dalam studi kasus.
Mengetahui profil masyarakat:
- Untuk mengetahui sumber-sumber penghidupan kelompok masyarakat
- Untuk mengetahui pola konsumsi
Kalender Harian
Untuk mengetahui waktu-waktu rentan
- Diamati kegiatan petani pada satu tahun (rentang minimal). Di waktu-waktu tertentu, ada waktu rentan. Misal: pada saat musim kemarau, terpaksa memburuh karena sawahnya tadah hujan. Kalender musim dapat dibuat per aktivitas.
Analisa:
1. matriks permasalahan
2. tingkat kesejahteraan
TOOLS PEMBERDAYAAN POTENSI/SUMBER DAYA
memetakan potensi wilayah:
SDA
SD Politik
SD Sosial
UNIT ANALISIS------DESA:
A. SUMBER DATA SEKUNDER:
- MONOGRAFI DESA
- POTENSI DESA
B. PEMETAAN PARTISIPATIF=SKETSA
- MENTAL MAP MASYARAKAT/TINGKAT PEMAHAMAN MASY
(GAMBAR SKETSA POTENSI DESA)
- PETA:
- peta topografi :
- peta rupa bumi : BAKOSURTANAL
- Kelembagaan masyarakat
URAIAN PROSES
- Peta/sketsa administrasi desa: batas desa, jalan utama, nama-nama lokasi penting (sawah, hutan, mata air, sungai, jalan, potensi, perumahan, tanah bengkok, dll)
- Menggambarkan lokasi potensi
Rabu, 11 Oktober 2006
Fasilitator/trainer : Agus Affianto
Tools : Dampak Lingkungan
Tujuan : Mengetahui penyebab kemiskinan agar dalam melaksanakan intervensi kegiatan / program dapat berhasil.
Fasilitator :
1. Apa penyebab kemiskinan ?
Dikelompokkan dalam faktor eksternal dan internal
- pendapatan rendah, mengapa ….. misal tidak punya pekerjaan (mengapa ? misal pabrik tutup), dll (alasan) ;
- ketimpangan kebijakan pembangunan….misal infrastruktur kurang baik
Setelah menganalisis penyebab kemiskinan kemudian menganalisis dampak kemiskinan.
2. Dampak kemiskinan ?
- misal gizi buruk ;
- kematian bayi baru lahir tinggi
pertanyaannya : apa yang telah dilakukan untuk mengatasi dampak kemiskinan itu ?
3. Dilapangan dalam fasilitasi secara nyata perlu improvisasi apakah ada peluang dan kesempatan.
M. Chehafudin
Tools : Kelembagaan
Analisis Kelembagaan / Stakeholder
Tujuan :
1. identifikasi pihak-pihak yang mempengaruhi pengambilan keputusan pada tingkat lokal;
Langkah-langkah :
a. Membuat list mereka yang mampu untuk mempengaruhi baik itu formal atau non formal, kelompok atau pribadi tanpa membatasi list.
b. Menggunakan diagram venn dengan mempertimbangkan besar lingkaran dan jarak (pendekatan bersifat kualitatif dan data sudah cukup kompleks). Seberapa kedekatan antara kelompok-kelompok yang ada dengan masyarakat miskin.
c. Menggunakan matriks kelembagaan (actor, kepentingan, yang dipengaruhi, yang mempengaruhi, dan keterangan)
| Actor/pelaku | kepentingan | Yg dipengaruhi | Yg mempengaruhi | Ket |
| Sebagai focus | …… | ………. | ………. | ………. |
Dari data yang tersusun dapat dibaca agar kegiatan / intervensi yang akan dilakukan terhadap pihak-pihak yang mempunyai pengaruh besar dalam pelaksanaan kegiatan shg. dapat berlangsung dengan baik atau dkl dapat membaca gambaran dari masyarakat sebagai focus yakni seberapa akses kelompok masyarakat yang ada terhadap masyarakat miskin.
2. identifikasi pihak yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi ;
3. mengetahui mekanisme pengambilan keputusan.
Simulasi tools (analisis penyebab dan dampak kemiskinan, kelembagaan)
Kelompok I dan II
Analisis Penyebab dan Dampak Kemiskinan
Penyebab :
- tidak punya pekerjaan sebab phk, cacat ;
- penghasilan rendah sebab tidak punya skill, pendidikan rendah, produktivitas kerja rendah ;
- sdm rendah sebab ….
Dampak :
- gizi buruk ;
- perceraian tinggi ;
- ketidakberdayaan ….
Kelompok III dan IV
Analisis Kelembagaan pendekatan matriks dan diagram venn.
Hari IV
Diskusi Tools yang dipergunakan
Kunjungan Bupati Wonosobo 11.40 WIB
Pesan :
Mereka yang terlanjur tidak ikut ya tidak perlu dimasukkan. Laporan (memory) dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan sehingga tersusun secara runut dan logis. Mendagri sudah mengetahui kegiatan yang akan dilakukan oleh Kabupaten Wonosobo. Jangan separuh hati dalam mengikuti pelatihan sehingga output dari kegiatan akan muncul angka nyata (data konkrit) sebagai assessment kemiskinan yang dikuatkan dalam Keputusan Bupati, produk daerah yang ditunggu-tunggu.
| Tujuan | Tools | Bentuk kegiatan | Dewasa | Muda | ||
| Laki2 | perempuan | Laki2 | perempuan | |||
| Klasifikasi sosial | Klasifikasi kesejahteraan | musdes | V | V | V | V |
| Peta masalah | Peta sumberdaya Peta social Akses & kontrol | Musdes Transek | V | V | V | V |
| Profil si miskin | Sumber penghidupan, analisis konsumsi/ pengeluaran, kalender harian, studi kasus | Fgd Tinggal di rumah si miskin, indepth interview | V | V | V | V |
| kerentanan | Analisis kecenderungan, analisis perubahan, kalender musim, kelembagaan | Fgd | V V V V | V V V V | V | V |
| Sebab kemiskinan menurut si miskin | Analisis penyebab dan dampak | Fgd | V | V | V | V |
Persiapan kunjungan lapangan (terbagi dalam 3 kelompok)
Review
Pelatihan ini pada awalnya diikuti peserta sejumlah 27 orang dengan perincian :
- Bapeda : 3 orang ;
- DKBKS : 2 orang ;
- Dinas Pertanian : 3 orang ;
- Dinas Pendidikan : 1 orang ;
- DKKS : 1 orang ;
- Disnakertrans : 2 orang ;
- Dishutbun : 2 orang ;
- KPM : 2 orang ;
- BPS : 2 orang ;
- Bagian PP Setda : 1 orang ;
- LSM : 5 orang yakni Javlec, Koling dan Arupa.
Setelah pelatihan Fasilitator PPA selesai dilaksanakan maka dilakukan evaluasi oleh Tim Pemateri dengan rekomendasi, sebagai berikut :
o 1 (satu) orang peserta dari Bapeda direkomendasikan untuk ditugaskan pada Sekretariat Koordinator Tim Penanggulangan Kemiskinan ;
o 2 (dua) orang peserta dinyatakan gugur yakni dari BPS dan Dinas Pertanian.
Rencana Tindak Lanjut
Tahapan kegiatan setelah dilaksanakannya Pelatihan Fasilitator PPA maka direncanakan Pelaksanaan PPA dilapangan yang akan dilangsungkan pada bulan November 2006
C. Pelaksanaan Participatory Poverty Assessment atau PPA
Pelaksanaan PPA dilakukan oleh para fasilitator yang telah dipilih dan dilatih dan diaksanakan pada lokasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan PPA harus memenuhi prinsip representasi dan legitimasi.
Sebelum pelaksanaan PPA, terlebih dahulu dilakukan sosialisasi kepada unsur pemerintah desa yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Desa dan satu anggota Badan Perwakilan Desa (BPD). Peserta yang hadir 23 orang. Fokus kegiatan adalah sosialisasi pengertian PPA dan rencana pelaksanaan di 15 desa
Pertanyaan dari desa:
1. Program BLT yang sudah dilaksanakan tidak adil dan tidak sesuai kenyataan (ada orang yang mampu tapi mendapat BLT, sedangkan orang miskin justru tidak mendapat jatah)
2. indikator kemiskinan harus diperbaiki
3. Harus adil pelaksanaannya. Kekhawatiran yang timbul: desa-desa yang jauh tidak akan didatangi/tidak sungguh-sungguh dilaksanakan
Penyelesaian:
1. Karena BLT tidak berhasil karenanya ada metode PPA untuk memperbaiki indikator kemiskinan sehingga diharapkan penganggulangan kemiskinan lebih baik
2. indikator kemiskinan dengan menggunakan metode PPA akan memunculkan indikator kemiskinan menurut komunitas miskin sendiri
3. agar adil, desa-desa sampel dikelompokkan menjadi 2: desa yang sulit dijangkau dan mudah dijangkau. sehingga setiap tim fasilitator akan mendapat 2 desa, satu yang sulit dan satu yang mudah.
Untuk menentukan lokasi PPA dapat digunakan berbagai kriteria sebagai berikut :
- tingkat pendapatan masyarakat
- tingkat pendidikan
- keseimbangan perkotaan dan pedesaan
- sektor komunitas atau kelompok mata pencaharian
- topografi wilayah
- tingkat stratifikasi sosial ekonomi
- kelompok bahasa dan sosial budaya tertentu
- tingkat ketersedian infrastruktur
- tingkat akses ke pasar
- terjadinya kasus kurang gizi
- kondisi khusus keterisolasian sosial
- isu konflik dan ketidakamanan manusia
- zona wilayah (agro-ekonomi)
Penetapan lokasi PPA di atas terkadang juga dipengaruhi oleh informasi berkait dengan: kontak person, dukungan lokal, dapat/tidak dapat dijangkaunya lokasi, dan seberapa besar ketersediaan dukungan dana.
Berdasarkan hasil lokakarya dan disain PPA telah ditetapkan untuk sementara, lokasi PPA adalah:
| Kecamatan | Desa | Karakteristik Komunitas dan Wilayah |
| 1. Selomerto | Sidorejo | Buruh tani, sawah, tegalan, |
| 2. Leksono | Jonggolsari | Hutan rakyat, perkebunan rakyat (salak) ) petani hutan dan kebun |
| | Lipursari | Kebun, tegalan, Usaha kecil (perempuan) |
| 3. Wadaslintang | Plunjaran | Buruh tani, Usaha kecil (perempuan), nelayan, Tegalan dan Pasang surut |
| | Somogede | Buruh tani, Buruh bangunan, Buruh tambang, Penjual Jasa, Tegalan, Hutan Negara dan gula kelapa, sedikit sawah. |
| 4. Sapuran | Rimpak | Buruh tani, Hutan Negara, lading dan kerajinan (anyaman bambu) rang. 2 |
| 5. Kepil | Burat | Buruh tani, Tegalan, hutan rakyat pesanggem (hutan Negara), dan sawah |
| 6. Wonosobo | Jaraksari | Perkotaan, Buruh jasa, dagang (PKL/Asongan) |
| | Pagerkukuh | Buruh jasa, Pemulung |
| 7. Mojotengah | Andongsili | Buruh tambang, Tegalan |
| 8. Kalikajar | Butuh | Buruh tani, Sayur dan tembakau |
| | Simbang | Buruh tani, Tukang batu, Buruh bangunan, Tani tegalan (jagung) |
| 9. Kejajar | Kreo | Petani, Buruh tani, Buruh perkebunan teh, ladang. |
| | Suren gede | Petani, buruh tani, Beternak, |
| 10. Garung | Laranganlor | Petani kecil, Buruh tani, Tegalan sayur |
| 11. Sukoharjo | Pulus | Buruh tani, Hutan rakyat, Tegalan |
| 12. Kertek | Tlogomulyo | Buruh tani, Buruh perkebunan, Perkebunan teh dan Tegalan |
| | Pagerejo | Buruh tani, Buruh tambang, Tegalan, Perkebunan teh |
| 13. Kaliwiro | Winongsari | Hutan Rakyat, Perkebuan, Nderes dan Perikanan, Buruh tani dan Petani |
| 14. Kalibawang | Kalikarung | Perkebunan, Hutan rakyat, Sawah kering, tegalan |
| | Mergolangu | Hutan Negara, tegalan, Nderes gula aren dan Pinus |
| 15. Watumalang | Kalidesel | Hutan Negara, Hutan rakayat, tegalan, sawah tadah hujan, buruh tani, Buruh deres pinus, Peternak, Tukang kayu |
- Penetapan Tema, Masalah dan Alat Bantu
| No | Thema | Cakupan | Input |
| 1 | Pemahaman | 1. Kondisi Perumahan tidak layak | 1. Kandang ternak dan |
| | Mendalam Tentang | huni | lantai tanah bukan |
| | Situasi Kemiskinan di | 2. Kepemilikan lahan pertanian yang | indikator kemiskinan. |
| | Kab Wonosobo | rendah – luas lahan garapan sempit, banyak petani tdk memiliki lahan (buruh tani) 3. Tingkat pendidikan masy. Yang rendah – rata-rata lama sekolah 5, 6 tahun | 2. Batasan kepemilikan 3. Tingkat pendapatan rendah 4. IPM (Indek Pemb. |
| | | 4. Minimnya lapangan pekerjaan, di luar bidang pertanian. | 5. Kebijakan yang tidak |
| | | 5. Kriteria Indikator kemiskinan menurut subyek. 6. Harus dapat memotret penyebab kemiskinan yang dapat didekati dari: | 6. Targetting group. 7. Ke-khasan indikator kemiskinan. 8. Minimnya akses kebutuhan dasar (Basic |
| | | Bagaimana kecenderungan masyarakat miskin dapat mengakses dan mengelola asset | Needs). |
| | | (fisik, sdm, sda, keuangan, sosial) dalam kondisi goncangan ekonomi, kalender musim dan perubahan sosial. | |
| 2 | Perspektif | Mengkaji Cara Pandang dan | Input dari Kelompok 2: -) |
| | kemiskinan menurut kelompok miskin | Pengalaman kelompok miskin: - Sebab - Dampak - Relasi Sebab dan Dampak | 1. Petani: Ternak, Perikanan, Pangan: Ternak bagi hasil, ternak kecil, dikelola scr sederhana |
| | | | 2. Petani Kawasan Hutan: |
| | | | Tdk punya lahan garapan. |
| | | | Hasil produksi pertanian terbatas, tingkat |
| | | | pengetahuan rendah 3. Buruh: Tidak punya lahan pekerjaan, pekerjaan musiman, tdk ada industri |
| 3 | Bagaimana Kondisi | 1. Informasi lapangan pekerjaan: | |
| | Kemiskinan Masyarakat di sekitar | kemampuan untuk menyerap, jenis lapangan kerja | |
| | Kawasan Hutan | 2. Kebutuhan fisik minimum | |
| | | 3. Jumlah jiwa dalam keluarga | |
| | | 4. Akses ekonomi dan informasi | |
| | | 5. Tingkat pendidikan | |
| | | 6. SDA | |
| | | 7. Bencana alam | |
| | | 8. Pola hidup | |
| | | 9. Mobilitas warga | |
| | | 10. Kesempatan untuk memanfaatkan lahan htn | |
| | | 11. Luas kepemilikan lahan | |
| | | 12. Kebijakan yang ada | |
| | | 13. Status kepemilikan lahan | |
| | | 14. Distribusi pemanfaatan kawasan htn negara | |
| | | 15. Posisi lahan | |
| 4 | Kemiskinan – kesenjangan desakota (perkotaan) | | |
| a | Kemiskinan di Desa | 1. Info Kurang/Lambat | 1. Mata Pencaharian |
| | | 2. SDM | 2. Akses Informasi |
| | | 3. Luas kepemilikan lahan dan | 3. SDM 4. Pemilikan |
| | | 4. Peluang: SDA rendah, kurang | Lahan/Modal 5. Potensi SDA 6. Sarana Infra Struktur |
| | | 5. Saran dan Infrastruktur kurang | 7. Peluang |
| | | 6. Tidak diuntungkan dari aspek | 8. Kelembagaan 9. Policy |
| | | 7. Kualitas kelembagaan rendah. | |
| | | Ex: PKK | |
| | | 8. Dampak kerusakan lingkungan | |
| b | Kemiskinan di Kota | 1. Urbanisasi | |
| | | 2. SDM | |
| | | 3. Lapangan Kerja | |
| | | 4. PHK Tinggi | |
| | | 5. Kepemilikan Modal yang terbatas | |
| 5 | Pengaruh kemiskinan terhadap kondisi | 1. Budaya yang masih | |
| | perempuan miskin | mendapatkan pendidikan yang layak | |
| | | 2. Akses perempuan di bidang kependudukan dan ketrampilan terbatas | |
| | | 3. Peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan masih terbatas – TIDAK MAMPU | |
| | | MENYAMPAIKAN | |
| | | KEBUTUHANNYA – so kebutuhannya tdk terakomodasikan | |
| | | 4. Budaya stereotif di masyarakat tentang peran dan tanggung jawab perempuan | |
| | | 5. Beban kerja perempuan lebih besar dari laki-laki | |
| 6 | Akses penduduk | 1. Kurangnya memberdayakan | |
| | miskin terhadap | tokoh masyarakat dan tokoh | |
| | pendidikan dan | agama | |
| | kesehatan | 2. Kurangnya Keterpaduan dan | |
| | | 3. Kurangya sarana: Utamanya | |
| | | 4. Kurannya informasi dan motivasi | |
| | | 5. Kebijakan politik yang tidak | |
| | | 6. Pelaksana kurang optimal | |
| | | 7. Kriteria rumah sehat | |
| | | 8. Income penduduk | |
| | | 9. jumlah jiwa dlm keluarga | |
| | | 10. Kekurangan fasilitas pendidikan lanjutan | |
| 7 | Kondisi Infrastruktur | 1. Kurang meratanya pembangunan | |
| | (keterisolasian) | jalan -- > kesulitan transportasi | |
| | | 2. Kesehatan – keterbatasan dalam | |
| | | 3. Pendidikan rendah dan putus sekolah – minimnya sekolah untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi | |
| | | 4. Pasar – minim sarana dan prasarana | |
| | | 5. Pekerjaan – lapangan pekerjaan | |
3. Pelaksanaan PPA
Secara umum terdapat 5 tujuan dengan berbagai alat bantu dalam proses penggalian data PPA yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut:
| Tujuan | Tools | Bentuk Kegiatan | Dewasa | Muda | ||
| LK | PR | LK | PR | |||
| Klasifikasi | Klasifikasi Kesejahteraan | Musyawarah Desa | √ | √ | √ | √ |
| Sosial | | | | | | |
| Peta | · Analisis | · Musyawarah Desa | √ | √ | √ | √ |
| Sumberdaya dan Peta | Sumberdaya/Pemetaan Sumberdaya | | | | | |
| Masalah | | | | | | |
| | · Pemetaan Sosial | · Transek | √ | √ | √ | √ |
| | · Akses dan Kontrol | | | | | |
| Profil Si Miskin dan Persepsi | · Analisis Sumber | · Focus Group | √ | √ | √ | √ |
| | | (FGD) | | | | |
| Kemiskinan Menurut Si Miskin | · Analisis Konsumsi/Pengeluara n | · Tinggal di rumah keluarga miskin | | | | |
| | · Kalender Harian | · Wawancara | | | | |
| | | Mendalam | | | | |
| | · Studi Kasus | | | | | |
| Kerentanan | · Analisis | | √ | √ | | |
| | Kecenderungan dan | | | | | |
| | Perubahan | | | | | |
| | · Analisis Sejarah | | √ | √ | | |
| | · Analisis Kegiatan | F GD | √ | √ | | |
| | Musim) | | | | | |
| | · Analisis Kelembagaan | | √ | √ | √ | √ |
| Sebab, dampak dan upaya mengatasi | · Analisis Penyebab, | | √ | √ | √ | √ |
| Kemiskinan | | | | | | |
| Menurut | | | | | | |
| Kelompok | | | | | | |
| Miskin | | | | | | |
Keterangan:
LK = Laki-laki PR = Perempuan
Pertimbangan jumlah desa :
1. Tim
2. Waktu
3. Anggaran
Fasilitator dibagi menjadi 7 kelompok/tim, masing-masing 3 orang. Masing-masing tim menangani 2 desa, 1 yang dianggap sulit dan 1 yang dianggap mudah. Penentuan kelompok yang akan bertugas di masing-masing desa ditentukan dengan sistem perangkingan tingkat kesulitan(jangkauan), jumlah KK, dan jumlah dusun.
| No | Desa | Kecamatan | Jml dusun | Jml KK |
| 1. | Sidorejo | Selomerto | 2 | 250 |
| 2. | Jonggolsari | Leksono | 11 | 850 |
| 3. | Plunjaran | Wadaslintang | 6 | 700 |
| 4. | Rimpak | Sapuran | 5 | 900 |
| 5. | Burat | Kepil | 6 | 700 |
| 6. | Jaraksari | Wonosobo | 5 | 2000 |
| 7. | Andongsili | Mojotengah | 5 | 668 |
| 8. | Butuh | Kalikajar | 5 | 1500 |
| 9. | Surengede | Kejajar | 3 | 920 |
| 10. | Larangan Lor | Garung | 1 | 300 |
| 11. | Pulus | Sukoharjo | 3 | 250 |
| 12. | Tlogomulyo | Kertek | 3 | 600 |
| 13. | Winongsari | Kaliwiro | 10 | 700 |
| 14. | Mergolangu | Kalibawang | 3 | 600 |
| 15. | Kalidesel | Watumalang | 3 | 460 |
Tujuh desa yang dianggap sulit adalah Plunjaran, Rimpak, Jaraksari, Pulus, Winongsari, Mergolangu, dan Kalidesel. Pada pelaksanaannya, Surengede merasa keberatan untuk menjadi daerah sampel pelaksanaan PPA karena adanya momen Pilkades dan suasana politik yang tidak menguntungkan bagi pelaksanaan kegiatan. Desa Jonggolsari menjadi desa penutup dan dilakukan bersama-sama (pertimbangannya karena jumlah desa 15 tidak habis dibagi tujuh, sisa satu)
Pelaksanaan PPA akan berfokus pada:
- Perspektif si miskin tentang masalah kemiskinan mereka
- Menghasilkan sejumlah indikator kemiskinan lokal secara kualitatif
- Menetapkan prioritas masalah individu, keluarga dan komunitas miskin (berkait dengan asset, kerentanan, kecenderungan dan perubahan)
- Halangan kapabilitas si miskin dari sisi kebijakan (review kebijakan)
- Merumuskan sebab kemiskinan menurut si miskin
- Merekomendasikan strategi komunitas untuk lepas dari kemiskinan
Setiap lokasi PPA didasarkan pada sektor komunitas (mungkin dalam cakupan 1 desa atau melewati batas-batas desa) akan efektif jika ditangani oleh sub-tim sebanyak 2 (dua) orang fasilitator dan 1 (satu) orang co-fasilitator.
| No. | Desa | Kecamatan | Tanggal |
| 1. | Sidorejo | Selomerto | |
| 2. | Jonggolsari | Leksono | 7 Desember |
| 3. | Plunjaran | Wadaslintang | 18 November |
| 4. | Rimpak | Sapuran | 9 November |
| 5. | Burat | Kepil | |
| 6. | Jaraksari | Wonosobo | |
| 7. | Andongsili | Mojotengah | |
| 8. | Butuh | Kalikajar | 24 November |
| 9. | Larangan Lor | Garung | |
| 10. | Pulus | Sukoharjo | |
| 11. | Tlogomulyo | Kertek | 15 November |
| 12. | Winongsari | Kaliwiro | 20 November |
| 13. | Mergolangu | Kalibawang | 22 Novemmber |
| 14. | Kalidesel | Watumalang | 16 November |
Jadwal PPA dimulai 9 November 2006 sampai dengan 11 Desember 2006. di bulan Desember hanya ada pelaksanaan PPA di desa Jonggolsari (7 Desember)
Petunjuk operasional:
- Perkenalan
- Klasifikasi kesejahteraan
- Profil si miskin
- Peta sumber daya dan peta masalah (akses dan kontrol)
- Kerentanan (kecenderungan perubahan, kalender musim, kelembagaan)
Alat 1. Klasifikasi Tingkat Kesejahteraan
Penerapan tools pada tahap ini memberikan penekanan pada upaya mendapatkan profil kelompok miskin dan sebarannya dari sudut pandang masyarakat suatu wilayah. Sehingga untuk memulainya perlu digali parameter, kriteria dan indikator umum untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok atau kelas-kelas berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Parameter adalah ukuran seluruh populasi dalam penelitian yang harus diperkirakan dari yang terdapat di dalam contoh. Indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan (menjadi) petunjuk atau keterangan. Sedangkan kriteria merupakan ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.
Beberapa contoh parameter umum untuk mengetahui tingkat kesejahteraan dapat dilihat dari segi: kepemilikan asset (lahan, ternak, rumah, dll), akses layanan umum (pendidikan, kesehatan, dll), dan segi lain yang banyak digunakan seperti halnya jumlah pendapatan. Beberapa parameter tersebut diatas hanya merupakan contoh, dimana parameter dan indikator secara detail adalah tergantung dengan parameter dan indikator yang disepakati oleh kelompok masyarakat yang akan melakukan analisis kemiskinan partisipatif itu sendiri.
Unit analisis yang digunakan adalah pada tingkat rumah tangga, dimana penggalian data awal dapat dilakukan melalui musyawarah desa dalam komunitas kemudian dilakukan triangulasi dan verifikasi pada tingkat pleno. Untuk mengupayakan tergalinya data secara maksimal, peserta diskusi yang dilibatkan hendaknya merupakan representasi dari seluruh kelompok masyarakat yang ada dengan keterwakilan minimal 20%. Dengan proporsi sedemikian, maka diharapkan jumlah perwakilan kelompok miskin dalam proses diskusi menjadi lebih besar dengan asumsi jumlah kelompok miskin biasanya juga lebih besar. Namun demikian diharapkan peran fasilitator dapat optimal untuk menghindari dominasi peran kelompok kaya atau elit, karena biasanya kelompok-kelompok ini lebih memiliki ketrampilan dalam berkomunikasi dan menyampaikan pemikirannya dibandingkan kelompok miskin dan marginal.
Proses ini dilakukan melalui forum pleno komunitas pada suatu wilayah. Melalui tahap ini diharapkan dapat dibangun persepsi yang sama dalam suatu komunitas tentang kemiskinan dan kesejahteraan dari sudut pandang kelompok masyarakat itu sendiri serta dapat diperoleh sekumpulan kriteria dan indikator yang disepakati sebagai dasar pengelompokan tingkat kesejahteraan.
Alat 2. Analisis Sumberdaya
Analisis Sumberdaya merupakan analisis yang dapat berupa peta atau sketsa yang berisi informasi potensi sumberdaya desa baik sumberdaya alam, sumberdaya buatan, sumberdaya sosial dan budaya. Unit analis sumberdaya ini adalah desa, sehingga batas adminstrasi desa sekaligus berfungsi sebagai batas unit analisis. Dalam beberapa kasus, sumberdaya ini dapat dimaknai secara positif sebagai potensi tetapi juga dapat bermakna negatif sebagai penghalang.
Tujuan
1. Mendapatkan gambaran umum kondisi desa secara keruangan (letak dan lokasi).
2. Mendapatkan gambaran sumberdaya baik sumberdaya alam (SDA), sumberdaya buatan (SDB), sumberdaya sosial dan budaya (SDS).
Alat 3. Pemetaan Sosial, Akses dan Kontrol Orang Miskin terhadap Sumberdaya
Tujuan
1. Mengidentifikasi dan menandai rumah-rumah miskin didusun/desa/wilayah berdasarkan hasil kegiatan “sensus rumah tangga dari hasil klasifikasi kesej ahteraan”
2. Mengatahui sebaran pemukiman penduduk miskin berdasarkan klasifikasi kesej ahteraan
3. Mengidentifikasi dan mempelajari keadaan masyarakat miskin menyangkut akses dan kontrol terhadap sarana-sarana umum dan sumberdaya lainnya (hutan, sawah, kebun dan lainnya)
Alat 4. Peta Sebaran Kelompok Miskin
Penerapan tools ini dilakukan setelah terdapat klasifikasi kesejahteraan, untuk memvisualisasikan dimana kelompok miskin bertempat tinggal dan bagaimana posisi mereka terhadap sumber daya, seperti hutan, pasar, jalan, dan sebagainya.
Tujuan
1. Mengetahui sebaran kelompok miskin;
2. Mengetahui posisi kelompok miskin terhadap sumber daya; dan 3. Mengetahui permasalahan akses sumber daya oleh kelompok miskin.
Keluaran
1. Peta aktual wilayah; dan
2. Peta sebaran kelompok miskin.
Alat 5. Analisis Sumber Penghidupan dan Pengeluaran
Tools ini digunakan untuk mengetahui sumber-sumber pendapatan masyarakat dan tingkat ketergantungan masyarakat terhadap hutan. Diharapkan tools ini juga dapat memotret waktu-waktu rentan ketika masyarakat memerlukan kebutuhan tunai dalam jumlah besar dan pada saat yang sama musim yang ada tidak mendukung kebutuhan tersebut. Penggunaan tools ini dapat ditujukan pada semua perwakilan masyarakat baik kaya, sedang, maupun miskin.
Alat 6. Kalender harian
Hampir mirip dengan kalender kegiatan, hanya saja rentang waktunya dibuat 1 (satu) hari.
Tujuan
1. Identifikasi alokasi penggunaan waktu masyarakat; dan
2. (dapat dip ergunakan sebagai) Dasar di dalam perhitungan efektivitas atau produktivitas kerja (HOK).
Keluaran
Rincian kegiatan masyarakat dalam 1 (satu) hari.
Alat 7. Analisis Kecenderungan dan Perubahan
Tujuan
1. Mengenali berbagai perubahan dan kecenderungan terkait dengan sumber penghidupan baik yang berasal dari hutan dan sumber penghidupan lainnya yang penting untuk kelangsungan hidup dan peningkatan kesejahteraan mereka
2. Mengkaji hubungan antara berbagai perubahan tersebut yang ada di desa serta penyebabnya.
Alat 8. Analisis Sejarah
Dalam hal kemiskinan, dapat pula dilakukan analisa sejarah yang serupa untuk mempelajari sebab-sebab atau asal muasal terjadinya kemiskinan, dan mengambil pelajaran daripadanya.
Tujuan
Mengajak masyarakat untuk menyadari kejadian-kejadian penting yang berpengaruh dan mengambil pelajaran daripadanya.
Keluaran
1. Daftar urutan kejadian penting dalam sebuah rentang waktu tertentu; dan
2. Pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari setiap kejadian penting yang telah berlangsung.
Alat 9. Analisis Kelembagaan
Analisa ini merupakan alat atau proses yang bermanfaat untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok atau pihak-pihak yang berpengaruh, sekaligus menjelaskan sifat, peranan, dan minat masing-masing kelompok atau pihak tersebut. Penyikapan terhadap kelompok-kelompok atau pihakpihak yang muncul akan sangat penting perannya di dalam keberhasilan kegiatan (contoh: pengelolaan hutan). Pelibatan segenap kelompok atau pihak berpengaruh akan menghasilkan efektifitas, efisiensi, sustainabilitas, kesetaraan, transparansi, dan pertanggung jawaban.
1. Mengidentifikasi pihak-pihak yang mempengaruhi pengambilan keputusan;
2. Mengidentifikasi pihak-pihak yang melakukan dan mempengaruhi
pengambilan kebijakan di tingkat lokal; dan
3. Mengidentifikasi mekanisme pengambilan keputusan di tingkat lokal.
Alat 9. Analisis Kalender Musim
Aktivitas masyarakat agraris sangat bergantung pada musim penghujan, sehingga seringkali terjadi penumpukan aktivitas pada musim-musim tersebut. Pada saat yang sama, seringkali terjadi kekurangan tenaga kerja. Dengan distribusi kegiatan yang tidak merata, maka biasanya pendapatan masyarakat di luar musim penghujan juga sangat kurang. Sementara seringkali tingkat kebutuhan tunai justru lebih tinggi di luar musim penghujan.
Alat 10. Analisi Gender
Bahwa penderita kemiskinan yang sesungguhnya adalah kaum perempuan, karena kaum perempuan lah yang (umumnya) mendistribusikan pendapatan Kepala Keluarga miskin yang sangat terbatas. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, secara faktual perempuan di pedesaan memikul beban ganda, baik beban domestik (urusan dapur, sumur, dan kasur) maupun beban publik (mencari sumber penghidupan). Banyak bangunan sosial atau budaya masyarakat di pedesaan yang mengharuskan demikian. Ironisnya, kaum perempuan (umumnya) tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset (lahan).
Hasil-hasil analisis data tersebut di atas akan disajikan kemudian dalam bentuk laporan hasil pelaksanaan PPA dalam tingkatan per-Lokasi dan tingkat Kabupaten. Seorang ahli kemiskinan dan PPA diperlukan dalam lokakarya ini untuk memfasilitasi pencapaian tujuan lokakarya secara maksimal.
REVIEW HASIL PELAKSANAAN:
1. Medan sangat berat sehingga dibutuhkan lebih dari 2 orang fasilitator, terutama karena letak antar dusun berjauhan dan tidak dapat dijangkau oleh kendaraan, serta tidak cukup dilakukan 1-2 hari untuk tiap dusun.
2. Perlu disediakan alokasi anggaran untuk uang saku/pengganti waktu bagi masyarakat desa yang harus mengikuti proses PPA beberapa hari dan tidak dapat melakukan kegiatannya sehari-hari
D. PRESENTASI ANALISIS HASIL PPA DAN PENULISAN HASIL PPA
Setelah PPA selesai dilaksanakan, dilakukan presentasi hasil PPA sebagai satu proses awal dari lokakarya (pra-lokakarya). Pada hari pertama, unsur desa dan review kebijakan diundang untuk hadir bersama-sama dengan fasilitator PPA. Pra lokakarya ini dilakukan pada tanggal 11 Desember 2006 di Ruang Rapat Bapeda Wonosobo. Dari unsur desa, yang hadir adalah desa Winongsari (S. Kartoatmodjo dan Nimah), Plunjaran (Sunardi dan Suryo Sumpeno), Jaraksari (Iswadi), Butuh ( M. Yasri dan Munawar K.), Jonggolsari ( Niso), Tlogomulyo (Parwoto), Sidorejo (Cahyono dan Edi Santoso), Kalidesel (Misiti), Burat (Rokhadi), Pulus (Yunus dan Sunoto), Andongsili ( Yosep), Rimpak (Hariyanto dan Suparno) , Surengede (Joko Purnomo).
Penulisan Draft Awal (12-13 Desember 2006)
Fasilitator PPA (21 orang): Suratman, S.Ssos; Yusuf Isnandar, S.Si.; Nngadenan S.Sos; Dibyo AstuSigit, S.Sos; Roro Farighoh, Drs. Maryono, Dra. Tri Widiyanti, Mufrodin, S.P.; Wajiran, Madiyono, Tjondro Sukmono, S.P.; Abu Toha, Endra Ratmaka B.Sc.; Bintoro Kritiyanto, Drs. Aufik Hariadi, Romyatul Laila, Andik Vetriawan, Teguh Pambudi, Felly, dan Yusuf Hidayat.
Tim fasilitator ditugaskan membuat laporan(ringkasan hasil PPA ke 14 desa) dalam bentuk hard copy. Laporan ini kemudian di review/di ringkas dan dipresentasikan oleh salah satu fasilitator (Dibyo Astu Sigit). Sedangkan pokja review kebijakan juga membiat review kebijakan yang akan dipresentasikan oleh Kepala Disnakertrans (Agus Suryatin, M.T.).
Workshop Penulisan PPA
Hari I:
• Pembukaan dibuka oleh Lutfi Amin, M.Si.
• Penjelasan Alur Workshop : Mas Picus
• Presentasi Hasil PPA : Dibyo Astu Sigit
• Presentasi Hasil Review Kebijakan : seharusnya Kepala Disnakertrans namun kemudian digantikan Ir. Karyoto, M.Si karena beliau tidak dapat hadir
• Perumusan Pilar-Pilar SDPK : dipending, hanya diberi acuan/contoh
• Pembentukan Gugus Tugas : dipandu mas Picus dan Pak Karyoto
• Penjelasan Kerja Gugus Tugas : Mas Picus
• Kerja Gugus Tugas : Mas Picus
Setelah Pak Dibyo Astu Sigit dan Pak Karyoto memaparkan hasil review kebijakan dan Hasil PPA, peserta lokakarya dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil untuk merevisi review kebijakan sesuai sektor. Kelompok dibagi berdasarkan sektor yang ditangani berkaitan dengan 10 hak dasar dan mengisi form yang telah disediakan. Dalam hal ini setiap peserta dapat memberi masukan pada sektor lain di luar kelompoknya jika ada kebijakan dalam sektor yang diwakilinya.
Setelah pengisian form selesai, peserta istirahat kemudian dilanjutkan pembentukan gugus tugas.
Gugus Tugas:
Perluasan Kesempatan:
Ibu Tri ( DKBKS Sekretaris), Bp Taufik (Pendidikan Ketua), Felly (Koling), Mulyono (DKBKS), Ibu Nur (Disperindagkop), Bp Triono (PP)6
Pemberdayaan:
Ibu Roro (DKBKS), Abu Thoha (Dishutbun), Yusuf (Koling Sekretaris), Ngadenan (KPM), Bp Cuk (Pertanian), Asmoro (KPM Ketua), Tri(PP) 7
Peningkatan kapasitas:
Bp. Sigit (KPM Ketua), Bintoro (Disnakertrans), Andi (JAVLEC), Fahmi (Tapem), Sutono (Dishutbun), Nurudin (PU Sekretaris) 6
Perlindungan sosial:
Bp. Prayogo (DKBKS Ketua), Maryono (DKBKS Sekretaris), Fadli (DKKS), Bp Noor (LH), Slamet (DKKS), Mujiono (Kesbang) 6
Penataan Kemitraan:
Bp. Madiyono (peternakan), Bp Yusuf (BPS Sekretaris), Endra (Disnakertrans ketua), Teguh (ARuPA), 4
Tugas gugus kerja:
- Merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan berdasarkan pilar-pilar penanggungalan kemiskinan yang ditemukan.
- Merumuskan rencana aksi.
Hari II
Kerja Gugus Tugas
• Presentasi Hasil Kerja Gugus Tugas
• Pembentukan Tim Kecil Penyusunan Dokumen SDPK
• Pembagian tugas tim kecil
Hari III:
Kerja tim kecil
E. REVIEW KEBIJAKAN
Tim review kebijakan: Disnakertrans, Disperindagkop, Pendidikan, BPKD, KPM, Kesbanglinmas, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, Tapem, PP, DPU, Dishutbun. Review kebijakan didasarkan pada sepuluh hak dasar masyarakat miskin yang harus dipenuhi yaitu: (1)hak atas pangan (dinas pertanian dan hutbun), (2)hak atas kesehatan (DKKS), (3) hak atas pendidikan (dinas pendidikan) , (4) hak atas pemukiman (DPU), (5) hak atas kesempatan kerja dan berusaha (disnakertrans), (6) hak atas keadilan dalam alokasi sumber daya alam (hutbun), (7) hak atas lingkungan yang baik dan sehat (DPU, DKKS), (8) penghormatan hak perempuan dan peningkatan kesetaraan dan keadilan jender (PP), (9) peningkatan kapasitas partisipasi masyarakat (KPM, disperindagkop), dan (10) hak atas rasa aman (kesbang linmas). Review kebijakan ini juga dianalisa dalam bentuk bagan kebutuhan sebagai bahan lokakarya.
- Rumusan Indikator Lokal Kemiskinan
- Diagnosis kemiskinan
- Kajian Kebijakan
- Rumusan Strategi Komunitas
- Dan 4 (empat) hal di atas akan disajikan dalam bentuk Sistematika yang disepakati
Hasil-hasil analisis data tersebut di atas akan disajikan kemudian dalam bentuk laporan hasil pelaksanaan PPA dalam tingkatan per-Lokasi dan tingkat Kabupaten. Seorang ahli kemiskinan dan PPA diperlukan dalam lokakarya ini untuk memfasilitasi pencapaian tujuan lokakarya secara maksimal.
Penyusunan SDKP 16, 18----------LOKAKARYA ----------- 25, 26
F. PENYUSUNAN RENCANA AKSI
Setelah kaji ulang (review) kebijakan dipaparkan dalam bentuk narasi dan sitematika pelaporan (Bab III), dirumuskan rencana aksi dengan didasarkan pada hasil PPA dan evaluasi kebijakan yang telah dilaksanakan. Data yang dipergunakan:
1. RPJP
2. RPJM
3. RKPD
4. Renstra dan Renja masing-masing SKPD
5. Hasil review kebijakan dari masing-masing SKPD
6. Penyesuaian Permendagri 13 dengan RPJMD
Tim penyusunan rencana aksi terdiri dari perwakilan-perwakilan SKPD, Bapeda Wonosobo, dan Tim Pro Poor Planning and Budgeting
G. SISTEM PANGKALAN DATA KEMISKINAN DAN PENYUSUNAN DOKUMEN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (SDPK)
Setelah diperoleh bab-bab penting Dokumen didasarkan pada hasil PPA dan review kebijakan, yaitu:
· Diagnosis Kemiskinan Kabupaten Wonosobo
· Kajian Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
· Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Wonosobo
· Program dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Wonosobo
· Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Wonosobo
Dilanjutkan dengan penyusunan Dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah oleh tim penyusun. Selama penyusunan dokumen SPKD, tim penyusun database bergerak untuk menyusun form survei potensi keluarga berdasarkan indikator lokal dalam PPA. Form ini kemudian menjadi acuan survei potensi keluarga yang kemudian datanya diolah oleh tim entri data dan disusun menjadi database kemiskinan.
Lokakarya Sistem Pangkalan Data Kemiskinan Kabupaten Wonosobo ini merupakan bagian penting dari perwujudan kebijakan daerah dalam penanggulangan kemiskinan. Dari pelaksanaan kegiatan lokakarya ini diharapkan akan ada perspektif atau cara pandang baru dalam memahami situasi data kemiskinan di wilayah Kabupaten Wonosobo dan kesepahaman dan komitmen bersama untuk membangun sebuah sistem pengkalan data kemiskinan yang relieble, valid, mudah diakses. Tujuannya agar data ini benar-benar dapat bermanfaat secara nyata dalam pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan pembangunan Kabupaten Wonosobo, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan.
Tujuan:
- Mengeksplorasi kondisi data kemiskinan di Kabupaten Wonosobo meliputi ragam data, persoalan-persoalan teknis data, kebijakan pendataan dan lain sebagainya. Eksplorasi ini merupakan langkah reflektif terhadap kondisi data kemiskinan saat ini.
- Mengeksplorasi kebutuhan disain data untuk kepentingan perencanaan pembangunan secara umum dan secara khusus kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo.
- Merumuskan secara konseptual sistem pangkalan data kemiskinan Kabupaten Wonosobo yang mampu menjawab permasalahan kondisi data kemiskinan dan kebutuhan untuk perencanaan dan program penanggulangan kemiskinan.
- Merumuskan disain pelaksanaan sensus kemikinan sebagai input pangkalan data kemiskinan. Disain ini harus disepakati oleh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Wonosobo, secara khusus disain yang dimaksud meliputi materi sensus, teknis operasional dan pengorganisasian.
III. Waktu Kegiatan:
Kegiatan ini akan dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu-Jumat, 9 - 11 Mei 2007
Tempat : Bapeda Kabupaten Wonosobo (jadwal acara terlampir)
IV. Peserta :
Peserta lokakarya ini adalah para pemangku kepentingan dalam persoalan data dan perencanaan pembangunan, khususnya penanggulangan kemiskinan (daftar peserta terlampir)
V. Materi Kegiatan:
Kisi-kisi dari setiap sesi materi sebagai berikut :
Hari Pertama, Rabu, 9 Mei 2007
1. Pengantar Proses Lokakarya
Penjelasan Fasilitator tentang Alur Kegiatan dan kisi-kisi materi setiap sessi, serta relevansinya dalam pencapaian tujuan Lokakarya
Fasilitator :
Nurwachid Juni Adi (Info Jawa, Yogyakarta)
2. Presentasi Kondisi Data Kemiskinan Wonosobo
Sessi ini merupakan upaya untuk mendapatkan gambaran nyata dari persoalan-persoalan data statistik dan pendataan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo. pektif nasional tentang persoalan kemiskinan di Indonesia. Persoalan-persoalan itu menyangkut: sumber data, metodolodi pendataan, ragam indikator kemiskinan, dan implikasi kondisi data terhadap perencanaan program/kegiatan. Sessi ini merupakan upaya untuk memahami situasi ketersediaan data tentang kemiskinan dan masalah-masalah yang ada dalam pemanfaatannya dalam kerangka perencanaan dan pelaksanaan program/kebijakan penanggulangan kemiskinan.
Nara sumber :
Kabid Sosbud Bapeda Kabupaten Wonosobo
Kepala BPS Kabupaten Wonosobo
Fasilitator :
M. Chehafudin (Program Pro-Poor Planning and Budgeting)
3. Diskusi Isu-isu Kunci Data Kemiskinan Wonosobo
Sesi ini merupakan upaya untuk mendapatkan isu-isu kunci Data Kemiskinan Kabupaten Wonosobo. Isu-isu kunci yang dimaksud adalah hal-hal yang secara mendasar perlu mendapatkan fokus pengembangan sistem pangkalan data kemiskinan Kabupaten Wonosobo. Secara khusus, hasil PPA di 14 Desa merupakan salah satu referensi untuk menemukenali isu-isu kunci Data Kemiskinan, selain data statistik yang saat ini telah tersedia.
Fasilitator :
M. Agus Affianto (Info-Jawa, Yogyakarta)
4. Eksplorasi Kebutuhan Disain Pangkalan Data Kemiskinan Kabupaten Wonosobo
Sesi ini bertujuan untuk mendapatkan input dalam disain pangkalan data dengan dasar pengalaman kebutuhan data dari masing-masing SKPD. Jenis data apa yang dibutuhkan dan bagaimana SPKD dapat memanfaatkan data tersebut.
Fasilitator :
Nurwachid Juni Adi (Info-Jawa, Yogyakarta)
Hari Kedua, Kamis, 10 Mei 2007
1. Perumusan Disain Sistem Pangkalan Data Kemiskinan Kabupaten Wonosobo
Sesi ini bertujuan untuk merumuskan disain tentatif sistem pangkalan data kemiskinan berdasarkan analisis kebutuhan, metodologi pendataan dan pemanfaatan data. Saat ini telah mulai dibangun template pangkalan data yang akan dijadikan sebagai acuan dalam perumusan disain sistem pangkalan data ini.
Fasilitator :
Nurwachid Juni Adi (Info Jawa, Yogyakarta)
2. Perumusan Disain Sensus Kemiskinan: Materi Sensus
Sesi ini bertujuan untuk merumuskan materi sensus kemiskinan sebagai input pangkalan data kemiskinan yang akan dibangun. Referensi utama perumusan materi sensus ini adalah indikator-indikator kemiskinan versi PPA yang dilaksanakan di 14 Desa tahun 2006, namun juga tidak tertutup kemungkinan untuk pengkayaan materi di luar hasil PPA.
Fasilitator :
M. Agus Affianto (Info-Jawa, Yogyakarta)
3. Perumusan Disain Sensus Kemiskinan: Operasional Sensus
Sesi ini bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah kerja secara operasional dalam sensus kemiskinan yang akan dilaksanakan. Pengalaman-pengalaman PPA di 14 desa merupakan pengalaman berharga dalam mendisain operasional sensus kemiskinan ini.
Fasilitator :
Bapeda dan M. Chehafudin (Pro-poor Planning and Budgeting)
Hari Ketiga, Jum’at, 11 Mei 2007
1. Perumusan Disain Sensus Kemiskinan: Pengorganisasian Sensus
Sesi ini bertujuan untuk perumusan sistem pengorganisasi sensus kemiskinan. Mengingat sensus kemiskinan merupakan pekerjaan dengan volume yang sangat besar maka efektifitas kerja dan kerjasama tim sensus merupakan faktor kunci keberhasilan kegiatan ini.
2. Perumusan Detil Rencana Kegiatan
Seluruh proses yang akan dilaksanakan di atas harus dikerangkakan adalam sebuah rencana kerja yang sistematis, tata waktu yang jelas dan organisasi yang memadai.
Fasilitator :
Bapeda dan Nurwachid Juni Adi (Info-Jawa, Yogyakarta)
RENCANA JADWAL
Lokakarya Sistem Pangkalan Data Kemiskinan
Kabupaten Wonosobo
Bapeda Kabupaten Wonosobo, 9 - 11 Mei 2007
| No | Waktu | Kegiatan | Penyaji |
| Rabu, 9 Mei 2007 | |||
| 1 | 08.30 – 09.00 | Pembukaan Acara Pembukaan Panitia Sambutan Bupati Wonosobo | Panitia |
| 2 | 09.00 – 09.30 | Pengantar Proses Workshop | Fasilitator |
| 3 | 09.30 – 10.30 | Presentasi Kondisi Data Kemiskinan Wonosobo | Bapeda BPS |
| 4 | 10.30– 12.00 | Diskusi Isu-Isu Kunci Data Kemiskinan Kabupaten Wonosobo | Fasilitator |
| 5 | 12.00 – 13.00 | Ishoma | Panitia |
| 6 | 13.00 – 15.00 | Eksplorasi Kebutuhan Disain Pangkalan Data Kemiskinan Kabupaten Wonosobo | Fasilitator |
| Kamis, 10 Mei 2007 | |||
| 1 | 08.00 – 10.00 | Perumusan Disain Sistem Pangkalan Data Kemiskinan Kabupaten Wonosobo | Fasilitator |
| 2 | 10.00 – 10.15 | Rehat | Panitia |
| 3 | 10.15 – 12.00 | Perumusan Disain Sensus Kemiskinan: Materi Sensus | Fasilitator |
| 5 | 12.00 – 13.00 | Ishoma | Panitia |
| 6 | 13.00 – 15.00 | Perumusan Disain Sensus Kemiskinan: Operasional Sensus | Panitia |
| Jum’at, 11 Mei 2007 | |||
| 1 | 08.00 – 10.00 | Perumusan Disain Sensus Kemiskinan: Pengorganisasian Sensus | Fasilitator |
| 2 | 10.00 – 10.15 | Rehat | Panitia |
| 3 | 10.15 – 11.00 | Perumusan Rencana Kegiatan | Bapeda |
| 4 | 11.00 – 11.15 | Penutupan | Bapeda |
DAFTAR PESERTA
| No | Institusi | Jumlah |
| 1 | Bapeda | 4 orang |
| 2 | Dinas Pendidikan | 1 orang |
| 3 | Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial | 2 orang |
| 4 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 1 orang |
| 5 | DKBKS | 1 orang |
| 6 | Dinas Kehutanan dan Perkebunan | 1 orang |
| 7 | Dinas Peternakan dan Perikanan | 1 orang |
| 8 | DPU | 1 orang |
| 9 | Kantor Catatn Sipil dan Kependudukan | 1 orang |
| 10 | Kantor Pemberdayaan Masyarakat | 1 orang |
| 11 | Kantor Lingkungan Hidup | 1 orang |
| 12 | KPDE | 2 orang |
| 13 | Bagian Pemerintahan Desa | 1 orang |
| 14 | Bagian Perekonomian | 1 orang |
| 15 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 1 orang |
| 16 | Bagian Tata Pemerintahan | 1 orang |
| 17 | Fasilitator PPA | 1 orang |
| | Total | 22 orang |
H. . Pelaksanaan Sensus Kemiskinan berdasar Indikator Lokal Kemiskinan (selama 1- 2 bulan)
Pada tahap awal atau tahap pertama di lakukan pendataan keluarga di 6 kecamatan yaitu Kecamatan Kejajar, Garung, Watumalang, Kaliwiro, Wadaslintang, dan Kalibawang. Pelaksanaan ini dimulai dari bulan Juni-September 2007 dengan bantuan tenaga Fasilitator Desa dan Fasilitator Kecamatan. Tahapan yang dilakukan yaitu :
1. Rapat desa, dilakukan dengan menghadirkan
2. FGD
3. FGD
4. Uji Publik
5. Rapat Desa
I. Memasukan Data Kemiskinan dalam Sistem Pangkalan Data (selama 3 bulan)
Bagian ini merupakan pekerjaan teknis komputerisasi yang ada dalam pengawasan Tim Inti Program, Tim Inti PPA, dan Penanggung Jawab Sensus.
J. Lokakarya Penyusunan Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan (SDPK) (selama 6 – 8 hari)
Lokakarya ini ditujukan bahwa input proses sebelumnya ditujukan pada tersusunnya dokumen SDPK. Bab-Bab penting dalam standard dokumen SDPK adalah:
- Pengantar
- Abstraksi
- Pendahuluan
- Diagnosis Kemiskinan Kabupaten Wonosobo
- Kajian Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
- Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Wonosobo
- Program dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Wonosobo
- Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Wonosobo
Lokakarya ini akan lebih baik jika diikuti oleh para pihak yang terlibat dalam program, Bappeda, SKPD, LSM, representasi masyarakat, dan difasilitasi oleh seorang ahli kemiskinan dan penyusunan SDPK.
Sensus Potensi Keluarga Tahun 2007
